Indonesia adalah negeri yang kaya akan sumber daya alam, tetapi mengapa rakyat terus terbebani dengan harga BBM yang selalu naik? Mengapa infrastruktur energi masih tertinggal? Mengapa subsidi BBM justru bocor ke tangan para koruptor? Jawabannya satu: KORUPSI!
Dugaan korupsi di PT Pertamina bukan sekadar penyalahgunaan wewenang, tetapi bentuk pengkhianatan terhadap rakyat. Uang negara yang seharusnya digunakan untuk kesejahteraan justru dirampok oleh segelintir elite dan pejabat rakus. Saat ini, skandal korupsi di Pertamina menjadi salah satu yang terbesar dalam sejarah Indonesia, dengan angka kerugian mencapai hampir 1.000 triliun rupiah.
Bayangkan jika uang itu digunakan untuk kepentingan rakyat: infrastruktur di pelosok bisa lebih baik, layanan kesehatan meningkat, dan pendidikan lebih merata. Namun faktanya? Duit tersebut justru lenyap ke kantong mafia migas dan pejabat yang tidak pernah puas. Ini adalah kejahatan sistemik dan terstruktur!
Sebagai rakyat Indonesia yang peduli terhadap kedaulatan energi nasional, PC PMII BANJARMASIN menyatakan sikap tegas atas dugaan korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang di PT Pertamina. Kami menuntut:
1. Kembalikan Pertamina sebagai Perusahaan Milik Rakyat
Sejak berdiri, Pertamina bertugas mengelola sumber daya minyak dan gas untuk kepentingan nasional. Namun, praktik korupsi dan intervensi mafia migas telah merusak kedaulatan energi bangsa. Oleh karena itu:
- Pastikan Pertamina tetap 100% sebagai perusahaan milik rakyat Indonesia dengan menutup celah bagi kepentingan korporasi asing dan oligarki yang merugikan negara.
- Pulihkan kepercayaan publik terhadap Pertamina sebagai perusahaan negara yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat, bukan segelintir elite.
2. Penegakan Hukum yang Adil dan Transparan
Dalam konteks keadilan sosial sebagaimana diatur dalam Pancasila dan UUD 1945, sumber daya alam harus dikelola sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Oleh karena itu:
- Hormati proses hukum dan tuntut keadilan bagi rakyat Indonesia, serta pastikan tidak ada impunitas bagi pihak yang terlibat dalam korupsi migas.
- Bongkar dan adili mafia minyak dan gas di Indonesia dengan melakukan penyelidikan menyeluruh terhadap semua pihak yang terlibat, baik di sektor pemerintahan maupun swasta.
- Berikan kompensasi keadilan kepada masyarakat yang telah dirugikan akibat kebijakan dan praktik mafia migas, baik dalam bentuk materiil maupun non-materiil.
3. Reformasi Tata Kelola dan Pengawasan
Korupsi di Pertamina bukan hal baru, tetapi terus berulang akibat lemahnya pengawasan. Oleh karena itu, kami mendesak:
- Evaluasi dan reformasi total proses rekrutmen direksi Pertamina untuk mencegah intervensi politik dan bisnis yang merugikan negara.
- Perketat pengawasan terhadap tengkulak dan mafia migas yang selama ini menjadi perantara dalam praktik korupsi dan penyimpangan distribusi energi nasional.
- Desak pemerintah pusat dan daerah, khususnya di Banjarmasin, untuk ikut serta dalam mengawal, mengawasi, dan menyelesaikan masalah migas agar kebijakan energi lebih transparan dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
4. Transparansi dan Akuntabilitas Publik
Rakyat berhak tahu bagaimana minyak dan gas negeri ini dikelola. Oleh karena itu, kami menuntut:
- Transparansi kepada masyarakat terkait produk BBM, termasuk harga dasar, proses distribusi, serta keuntungan yang diperoleh Pertamina agar tidak ada lagi manipulasi dan spekulasi harga.
- Uji publik dan pernyataan resmi terkait BBM yang beredar di masyarakat untuk memastikan kualitas BBM sesuai standar dan tidak merugikan konsumen.
Korupsi dalam tata kelola migas bukan hanya kejahatan ekonomi, tetapi juga pengkhianatan terhadap bangsa. Setiap rupiah yang dikorupsi adalah bukti bahwa mereka tidak peduli dengan kesejahteraan rakyat.
Kami menegaskan bahwa pengelolaan energi nasional harus kembali kepada prinsip kedaulatan rakyat. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah, aparat penegak hukum, serta seluruh elemen masyarakat untuk bersama-sama mengawal transparansi dan keadilan dalam sektor migas nasional.
"Kembalikan Minyak dan Gas untuk Kesejahteraan Rakyat, Bukan Oligarki!"
